Korupsi lagi..

Oleh : Amirah Nahrawi
-----
Fenomena korupsi di negeri kita ini sudah mencapai tahap kronis. Informasi seputar kasus korupsi mulai dari pengurusan administrasi dari level institusi terbawah hingga kalangan elit politik tidak pernah sepi dari pemberitaan media. Ironisnya, oknum para penegak hukum juga turut berpartisipasi dalam program membudayakan korupsi.

Lembar fakta dari kasus mutakhir mendeskripsikan betapa mudahnya birokrasi diatur dengan fulus alias duit, sedangkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Semester I 2009 menyebutkan bahwa potensi kerugian negara akibat salah kelola mencapai Rp. 28,49 Triliun (Jawa Pos, 16/09).

Sedangkan pada tahun 2008, Laporan Transparency International-Indonesia (TII) beberapa waktu lalu tentang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) memberikan gambaran betapa sulitnya memberantas korupsi di negeri ini. Para pengusaha yang menjadi responden TII tersebut mengungkapkan, bahwa inisiatif suap justru lebih banyak dilakukan aparat.

Hampir seluruh urusan di negeri ini akan sulit dicapai dan diraih tanpa uang pelicin. Motifnya pun sekarang semakin beragam. Penerima suapnya juga semakin banyak. Di era reformasi ini, kita menemukan istilah korupsi berjamaah.

Akar Masalah

Pertama: Secara sistemik, sistem kapitalis  menjadi pemicu tindak kejahatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mencapai kedudukan politik saat ini diperlukan modal besar. Tentunya masyarakat yang menjadi korban dan paling dirugikan.

Perilaku para elit politis pada akhirnya tidak jauh beda dengan seorang “investor” yang melakukan investasi dari “industri politik”-nya. Konsekuensinya, dalam masa jabatannya, mereka akan berusaha semaksimal dan sesingkat mungkin untuk mengembalikan dana “investasi” tersebut. Ini sudah menjadi keniscayaan dalam sistem politik kapitalis.  Jika dulu para kapitalis hanya berada di belakang layar aktor politik, sekarang mereka langsung duduk dalam jabatan strategis politik tersebut.

Kedua: Secara personal terletak pada pelaku atau manusianya. Banyak pribadi yang tidak bertakwa sehingga tidak amanah dalam menjalankan tugas.Sebagus dan sebanyak apa pun aturan yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi, jika pelakunya tidak amanah, tidak akan ada hasilnya.

Solusi Islam
Secara filosofis, jabatan politik dalam Islam adalah amanah yang ditujukan untuk melayani rakyat dan menerapkan syariah Islam. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa setiap pemimpin dalam suatu wilayah adalah layaknya seorang penanggung jawab , yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah atas masyarakat yang dipimpinnya.

Tidak ada kamus “balik modal” bagi seorang politisi Muslim dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Agar tugas tersebut bisa optimal dan profesional dilakukan, pejabat negara berhak mendapat santunan yang layak untuk mereka dan keluarganya.

Khalifah Abu Bakar, misalnya, diberi harta dari Baitul Mal sebagai santunan dari kompensasi bisnis yang dia tinggalkan ketika menjabat sebagai khalifah.

Dengan pilar seperti ini, kepala negara dapat melaksanakan sistem politik Islam secara menyeluruh. Negara dapat melakukan perombakan besar-besaran terhadap birokrasi jika dinilai korup. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada awal pemerintahannya bisa menjadi teladan yang menarik.

Al-Laits berkata, “Tatkala Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia mulai melakukan perbaikan dari kalangan keluarga dan familinya serta membersihkan hal-hal yang tidak beres di lingkaran mereka. Kepada istrinya Khalifah Umar mengatakan, Pilihlah olehmu, engkau mengembalikan harta perhiasan ini ke Baitul Mal atau izinkan aku meninggalkanmu untuk selamanya.” (Tarikh al-Khulafa’, Imam As Suyuthi, hlm. 274).

Lingkungan birokrasi yang demikian akan memudahkan seorang Muslim menunjukkan jati diri keimanannya dalam aktivitas keseharian. Larangan Islam tentang suap, larangan bagi pejabat menerima “hadiah”, hingga penerapan hukum yang tegas akan mudah terealisasi.

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW  bersabda: Allah melaknat penyuap dan penerima suap di dalam kekuasaan. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Tentang “hadiah” seseorang kepada pejabat negara, Rasulullah SAW menamakannya dengan istilah “ghulul” atau “shut”, yakni harta haram. Rasulullah SAW bersabda: Hadiah yang diterima para penguasa adalah ghulul (harta haram). (HR Ahmad dan al-Baihaqi).

Dalam sistem Islam, penegakkan hukum akan efektif karena secara i’tiqadi para penegak hukum melakukan ibadah ketika menerapkan hukum (Islam). Dalam masa keemasan Islam, bahkan kesadaran penegakan hukum bukan hanya disadari oleh pelaku penegak hukum, namun terpidana hukum pun dengan dorongan keimanan, rela diterapkan hukuman atas dirinya, karena itu merupakan penebus (jawabir), agar dia tidak dihukum lagi di akhirat dengan hukuman yang lebih berat dan pedih.

Sudah sepatutnya disadari oleh kaum Muslim, bahwa penerapan syariah Islam dalam institusi Khilafah Islamiyah adalah prasyarat utama bagi terealisasinya solusi Islam dalam menangani masalah korupsi ini. Atas dasar keimanan, dan realitas yang ada, kita yakin bahwa korupsi tidak akan pernah teratasi kecuali dengan penerapan syariah Islam. Disinilah urgensi seruan selamatkan Indonesia dengan syariah harus terus disosialisasikan.
Sekian , Wallahu’alam.



Labels: